KaltengTop.com, Puruk Cahu – DPRD Kabupaten Murung Raya menyatakan keprihatinan mendalam atas lonjakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) di tingkat pengecer di kawasan Puruk Cahu. Kenaikan ini dinilai sudah di luar batas kewajaran.
Kenaikan harga yang signifikan ini diduga kuat berakar dari masalah terbatasnya suplai BBM dari Pertamina ke berbagai SPBU, baik di Kalimantan Tengah maupun Kalimantan Selatan. Kelangkaan ini pada akhirnya memicu ketersediaan stok yang kritis, khususnya di Kabupaten Murung Raya.
Data terkini yang dihimpun hingga Rabu (26/11/2025) menunjukkan bahwa harga eceran Pertalite sudah mencapai Rp25.000 per liter. Kondisi ini diperparah dengan harga Pertamax yang bahkan menembus angka Rp28.000 per liter di tingkat pengecer.
Ketua Komisi II DPRD Murung Raya, Bebie, S.Sos., S.H., S.P., M.M., M.A.P., mengambil sikap tegas. Ia mendesak Pemerintah Daerah agar segera merancang dan melaksanakan langkah strategis untuk memulihkan stabilitas harga dan menghilangkan ketidakpastian yang dirasakan masyarakat.
Lonjakan harga yang terjadi telah menimbulkan keresahan di tengah masyarakat dan membutuhkan penanganan segera,” tegas Bebie. Ia menekankan pentingnya respons cepat dan terukur dari Pemerintah Daerah.
Sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Bebie juga menyinggung adanya dugaan praktik spekulasi yang dilakukan oleh oknum tertentu yang memanfaatkan situasi kelangkaan pasokan. Ia menegaskan, perlu ada penertiban yang melibatkan koordinasi lintas sektor.
Menurutnya, operasi gabungan sangat penting dilakukan untuk memastikan tidak ada pihak yang mengambil keuntungan dari kondisi sulit ini. “Penertiban diperlukan untuk mempersempit ruang gerak para spekulan,” tambahnya.
Bebie menyampaikan bahwa pihaknya menerima laporan mengenai kendala distribusi, salah satunya adalah suplai ke SPBU yang kerap terlambat dan sebagian besar hanya membawa Pertamax. Situasi ini tercermin dari antrean panjang kendaraan di SPBU Jalan Jenderal Sudirman.
DPRD Murung Raya bertekad untuk terus melakukan monitoring ketat terhadap perkembangan penyaluran BBM serta akan berkoordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah dan instansi terkait guna memastikan distribusi berjalan lancar dan kebutuhan masyarakat terpenuhi.(*)
