KaltengTop.com, Puruk Cahu – Pemerintah Kabupaten Murung Raya (Mura) turut serta secara virtual dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang fokus membahas strategi konkret pengendalian inflasi daerah tahun 2025. Pertemuan yang diadakan pada Senin (11/11/2025) melalui Zoom meeting ini sekaligus menjadi ajang evaluasi terhadap kontribusi Pemerintah Daerah dalam menyukseskan Program Pembangunan 3 Juta Rumah.
Acara berskala nasional ini mempertemukan berbagai pimpinan dari lintas kementerian dan lembaga. Hadir dalam Rakornas tersebut, antara lain, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Tomsi Tohir, Kepala BPS RI Amalia A. W., Direktur Bina Pasar Dalam Negeri Kementerian Perdagangan Nawandaru, serta perwakilan dari Panglima TNI, Kementerian Pertanian, dan para undangan dari pemerintah daerah seluruh Indonesia.
Salah satu topik utama yang disoroti adalah perkembangan terbaru inflasi, baik di tingkat nasional maupun regional, hingga periode Oktober 2025. Data yang dipaparkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa inflasi nasional secara year-to-date (y-to-d) per Oktober 2025 tercatat pada angka 2,10 persen. Angka ini, meski lebih tinggi dari dua tahun sebelumnya (2023–2024), masih berada di bawah ambang target nasional yang ditetapkan sebesar $2,5 \pm 1$ persen.
Laporan BPS juga menyoroti bahwa inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terbilang stabil dan berada dalam zona aman, yakni sebesar 1,88 persen. Kondisi ini kontras dengan empat provinsi lain—Sumatera Barat, Riau, Aceh, dan Sulawesi Tengah yang tercatat memiliki angka inflasi di atas 3,5 persen hingga Oktober 2025.
Meskipun inflasi regional Kalimantan Tengah aman, Kabupaten Murung Raya menghadapi tantangan tersendiri terkait komoditas pangan. Berdasarkan Indeks Perkembangan Harga (IPH) BPS, Murung Raya termasuk dalam 50 daerah dengan kenaikan harga beras tertinggi se-Indonesia, mencatat kenaikan sebesar 0,46 persen pada pekan pertama November 2025.
Menanggapi situasi ini, Rahmat K. Tambunan, Asisten I Setda Kab. Mura yang mewakili Bupati, memastikan komitmen Pemerintah Daerah untuk memperkuat koordinasi. Ia menekankan bahwa Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) akan terus berkoordinasi secara intensif lintas sektor guna menjaga stabilitas harga bahan pangan strategis, terutama menjelang akhir tahun.”Menjelang momentum perayaan Natal dan Tahun Baru, TPID Murung Raya bersama instansi terkait akan mengaktifkan langkah-langkah antisipatif,” tegas Asisten I Rahmat K. Tambunan. “Langkah-langkah tersebut mencakup pemantauan rutin harga kebutuhan pokok, pelaksanaan operasi pasar, dan upaya untuk menjamin kelancaran distribusi bahan pangan.
Lebih lanjut, Asisten I Setda Kab. Mura mengungkapkan bahwa tren kenaikan harga beras yang terdeteksi BPS di Murung Raya mendorong Pemkab untuk segera berkoordinasi dengan Bulog dan Dinas Ketahanan Pangan. Kolaborasi ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan stok dan keterjangkauan harga beras bagi masyarakat Murung Raya.(*)
